KOMISI V MINTA PENJELASAN DIRUT GARUDA TERKAIT PEMBATALAN BEBERAPA PENERBANGAN

25-11-2010 / KOMISI V

            Komisi V DPR RI meminta penjelasan Direktur Utama Garuda Indonesia terkait  terjadinya delay dan penundaan keberangkatan pesawat yang terjadi mulai tanggal 21 November lalu.  

            Kejadian ini menjadi keprihatinan Komisi V DPR mengingat setidaknya PT Garuda Indonesia Persero telah membatalkan 13 penerbangan yaitu penerbangan menuju Kuala Lumpur, Medan sebanyak dua penerbangan, Palembang empat penerbangan, Semarang tiga penerbangan, Makassar satu penerbangan, dan Surabaya dua penerbangan.

            Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Sekjen Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero dan jajaran Direksi PT Merpati, Kamis (25/11) di gedung DPR.

            Muhidin mengatakan, pada Minggu 21 November,  Garuda juga telah membatalkan penerbangan internasional ke Nagoya Jepang, dan puluhan penerbangan domestik mengalami delay selama berjam-jam. Untuk itu pihak manajemen Garuda telah memutuskan untuk menutup layanan pemesanan tiket mulai hari Senin 22 November 2010 sampai dengan 24 November 2010.

Menurutnya, hal tersebut terpaksa dilakukan menyusul masih adanya permasalahan pada sistem lama ke sistem baru. Namun, meskipun pihak manajemen Garuda telah menjelaskan bahwa permasalahan utama terkait dengan penerapan sistem baru, terdapat selentingan pula adanya pemogokan yang dilakukan oleh pilot dan pramugari Garuda  terkait dengan tuntutan kesejahteraan yang diajukan.

Dikhawatirkan jika permasalahan tersebut dibiarkan berlarut-larut tidak hanya akan merugikan pengguna jasa angkutan udara khususnya Garuda, tetapi juga dapat membentuk respons negatif terhadap pelaksanaan penawaran umum perdana saham Garuda, serta membuat pencitraan yang buruk bagi Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan yang membawa nama bangsa.

            Untuk itu, lanjutnya, Komisi V DPR ingin mengetahui lebih jelas dan mendalam permasalahan tersebut, serta mencoba mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali, dimana masyarakat pengguna jasa angkutan udara sudah mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap maskapai penerbangan ini.  

            Anggota Komisi V lainnya, Yudi Widiana (F-PKS) menambahkan, permasalahan tersebut bukanlah masalah kecil bagi Garuda, karena hal tersebut dapat mencoreng maskapai nasional kita terhadap penerbangan internasional.

            Dia mempertanyakan apakah Garuda sudah melakukan audit terhadap sistem yang lama. Karena menurutnya PT Garuda Indonesia tidak cukup hanya sekedar melakukan investigasi saja, tapi juga perlu melakukan audit.

            Sementara Sadarestuwati (anggota F-PDIP) mengatakan, langkah yang dilakukan PT Garuda dengan memberikan kompensasi refund dan menyediakan akomodasi bagi penumpang yang mengalami long delay bukan langkah tepat untuk dapat memecahkan masalah.

            Seharusnya, kata Estu, PT Garuda Indonesia segera memberikan informasi kepada masyarakat luas terjadinya masalah yang ada di maskapai penerbangan tersebut. Jadi dengan demikian, penumpang tidak terlanjur membeli tiket, karena adanya penerapan sistem baru ini.

            Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar menjelaskan kronologi terjadinya delay dan pembatalan beberapa penerbangan yang telah dijadwalkan. Namun sebelumnya dia menyatakan permintaan maafnya kepada seluruh pengguna jasa setia Garuda Indonesia dan masyarakat Indonesia yang merasa kecewa dengan kejadian tersebut.

            Menurutnya, pada saat cut over 18 November lalu sistem berjalan baik. Namun keesokan harinya (sekitar pukul 10.00 WIB) terjadi system down, sehingga data yang tidak sinkron antara skedul crew (yang awalnya diterbitkan sistem yang lama) dengan penugasan crew yang menggunakan sistem baru Integrated Operational Crew Systems (IOCS) dan sistem tidak dapat diakses selama empat jam, sehingga berdampak tidak tercatatnya beberapa perubahan pergerakan skedul crew dan juga pesawat.

            Kondisi ini, kata Emir, mengakibatkan kesulitan dalam mengalokasikan crew ke pesawat yang sudah dijadwalkan penerbangannya untuk 20-21 November 2010 lalu, dan ini berdampak terjadinya delay dan penundaan keberangkatan pesawat.

            Upaya yang telah dilakukan adalah memperbaiki sistem tersebut dan melaksanakan contingency plan untuk menangani pelayanan penumpang di seluruh bandara. Mengingat besarnya data base yang harus dikembalikan, maka sistem baru akan normal kembali hari ini (25 November 2010).

            Untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan dalam implementasi sistem tersebut, manajemen menunjuk internal security dan independent expert untuk melaksanakan investigasi, dan akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perusahaan.

            Beberapa temuan yang sedang dalam investigasi diantaranya ditemukan saat cut over tidak dilakukan entry ke sistem yang lama sebagai backup. “Investigasi ini masih berlangsung untuk mencegah terjadinya hal yang sama,” katanya.   

            Emir menjelaskan, dengan penerapan sistem IOCS ini juga dapat berintegrasi dengan beberapa modul aplikasi penting lainnya yaitu sistem PSS untuk menangani reservasi, ticketing dan pax handling dan juga sistem perawatan pesawat.

            Dengan terintegrasinya sistem-sistem tersebut maka optimalisasi bisa dicapai, Direktorat Niaga lebih yakin dalam menjual seat karena terjaminnya ketersediaan pesawat yang disiapkan Direktorat Teknik dan sekaligus kepastian ketersediaan crew baik cockpit maupun awak kabin yang disediakan Direktorat Operasi.

            Dengan demikian, kata Emir, semua Direktorat menggunakan satu sumber data yang sama, operasional akan berjalan lebih baik sehingga pelayan penumpang meningkat.

            Garuda, katanya, telah menggunakan sistem IOCS sejak tahun lalu, namun masih terbatas pada sistem penjadwalan dan sistem pergerakan pesawat. Sejak  tiga bulan lalu telah dilakukan paralel system untuk persiapan otomasi sistem pergerakan crew. (tt)Foto:Iwan Armanias.

 

 

           

 

BERITA TERKAIT
Waktu Tempuh KRL Kian Singkat, Komisi V Tekankan Aspek Keselamatan dan Kenyamanan Penumpang
02-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Waktu tempuh KRL commuter line bakal terpangkas 5-9 menit seiring diterapkannya Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) baru...
Libur Panjang, Pemerintah Harus Tindak Tegas Pengemudi Truk Lakukan Praktik ODOL
28-01-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menyoroti praktik pengemudi truk logistik yang kelebihan dimensi dan muatan atau...
Perlu Dikaji, Konsep WFA Potensi Kurangi Kemacetan di Mudik Lebaran dan Nyepi 2025
26-01-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendukung wacana bekerja dari mana saja atau work form...
Legislator Kalbar Minta Pemerintah Segera Rampungkan Jalan Nasional di Ketapang
25-01-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Boyman Harun, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan...